Pers pada zaman Orde Baru pers sangat dikekang oleh pemerintah dalam peliputan berita

  • Whatsapp

Buserkepri.Net — Kepri.– Tahun 1998 adalah tahun yang sangat menggembirakan bagi rakyat Indonesia, karena rakyat bisa menggulingkan Soeharto dari kursi presidennya yang telah menjabat kurang lebih 32 tahun dan diduga sudah banyak merajalelanya kasus Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Pemerintahan politik Soeharto kala itu dinamakan pemerintahan Orde Baru.

Pers pada zaman Orde Baru pers sangat dikekang oleh pemerintah dalam peliputan berita, pers tidak boleh meliput berita yang membuat stabilitas nasional hancur. Setelah Soeharto turun, lahirlah zaman reformasi yang awalnya dipimpin oleh B.J Habibie yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden.

Pada zaman reformasi,  muncul kebebasan dalam hal berpendapat yang diatur dalam Undang-Undang Dasar nomor 9 tahun 1998.

Kebebasan pers di Indonesia muncul pada zaman reformasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 nomor 40 tahun 1999 seperti yang diartikan pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta dan grafik mupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Jadi kebebasan pers yang dimaksud bukan seperti pers dalam negara liberal, akan tetapi kebebasan pers yang dimaksud adalah bebas dan bertanggung jawab yaitu tetap pada batasan norma-norma yang berlaku, walaupun tidak ada  campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah.

Tanggal 3 Mei dijadikan sebagai hari kebebasan pers internasional. Hal ini membuat seluruh dunia mengakui kebebasan bagi pers untuk memberitakan atau menginformasikan kebenaran kepada masyarakat. Akan tetapi, setelah diberlakukannya kebebasan pers orang-orang yang memiliki uang dan kekuasaan melihat peluang emas dari pers yang kemudian pers dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan dan kepentingan suatu lembaga atau pribadi. Karena tidak dapat dipungkiri, pers mempunyai peranan yang sangat besar dalam membangun opini publik dalam menilai suatu peristiwa, golongan dan lain lain.

Sejatinya sistem pemerintahan tidak terlepas dari sistem pers. Saat ini, sistem pers di Indonesia sudah terlalu bebas dalam meliput dan menginformasikan berita kepada masyarakat.

Sebagaimana yang kita ketahui, sistem pemerintahan yang dianut Indonesia adalah sistem demokrasi dan bahwa fungsi pers juga merupakan sebagai media komunikasi antar pelaku pembangunan demokrasi dan tempat penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat maupun dari masyarakat kepada pemerintah secara dua arah.

Komunikasi tersebut diharapkan untuk dapat menimbulkan pengetahuan, pengertian, persamaan persepsi dan partisipasi masyarakat sehingga demokrasi dapat terlaksana.
Tetapi, pers saat ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, pers sudah tidak berlaku independen dan tidak bertanggung jawab, bisa kita lihat dalam pesta demokrasi lalu pada Pemilihan Umum (Pemilu)ataupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Media massa sering menayangkan berita citra yang baik tentang terhadap jagooannya dan memberitakan citra yang buruk untuk lawannya. Pers saat ini bukan pers bebas dan bertanggung jawab, tetapi pers saat ini adalah pers bebas sekali. Dalam kasus politik tersebut,

pers seharusnya bersifat independen (tidak memihak siapapun) agar masyarakat yang buta tentang politik menjadi tahu dan tidak lagi bersifat apatis, bukan malah memecah belah antara satu pihak dengan pihak lainnya.

Pers yang sekarang memberitakan sesuatu yang baik untuk kepentingan seseorang atau lembaga tertentu dengan cara mengambil keuntungan dari pemberitaanya dan merugikan satu pihak tertentu dengan cara memberitakan yang buruk.

Seharusnya pers mempunyai peranan penting yang dapat membantu menjalankan sistem pemerintahan yang baik. Kini, sudah banyak para pelaku media tidak bekerja sesuai Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik Indonesia. Seharusnya sebagai kaum pers di Indonesia bekerjalah sesuai apa yang telah diatur dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 dan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik agar pers dimata masyarakat tetap baik, tetap berperilaku independen dan juga pers dapat dipercaya oleh masyarakat dalam memberitakan segala informasi.

Oleh : Irmawati Simanjuntak (Pimred Buser Kepri.net)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *