Paparan Hasil Kajian Akademis Forkoda DOB Kepulauan Bangka Belitung dengan Ketua DPR
Buserkepri.Com-Jakarta,- Selain merupakan kawasan wilayah strategis Nasional dimana Pangkalan TNI Laut ada di Natuna, pemekaran Bangka Utara ini juga penting segera dilaksanakan karena merupakan ujung Alur Laut Kepulauan Indonesia (AĹKI) Zona Ekonomi Indonesia untuk lalu lintas kapal antar benua.
Hal tersebut disampaikan Ketua Team Formatur Forum Komunikasi Daerah (Forkoda), Ir. Iwan A Nahwani saat ditemui awak media di rumah makan Remboelan, Plaza Senayan Jakarta, Jumat (05/07/19).
“Jadi 2 alasan penting itu yang membuat Bangka Utara ini dibentuk,” kata pria yang sekarang menjadi Wakil Ketua Forkoda ini.
Iwan A Nahwani
Iwan yang juga merupakan Ketua Team Bedepeng memaparkan, Bangka Utara ini adalah bagian dari Provinsi Bangka Belitung induk yang mau dimekarkan menjadi Kabupaten Bangka Utara sudah sangat layak dimekarkan karena syarat-syarat untuk pemekaran baik dari Peraturan Pemerintah maupun Undang-undang Daerah sudah selesai.
Untuk kajian-kajian, akademis, jumlah penduduk, luas wilayah, pendapatan daerah, sumber daya untuk menjalankan pemerintahan yang akan dibentuk juga sudah selesai semua.
Lanjutnya dalam score kita dalam kajian menurut kajian teknis berdasarkan pada peraturan pemerintah undangan indang daerah,Kita scorenya 438 dari 500 yang harus di penuhi
Ia juga mengakui bahwa walaupun kita layak secara peraturan, ada kendala kecil dalam waktu dekat ini akan disiasati yaitu melalui Perda pemekaran yang diajukan oleh teman-teman yang sudah berjuang disana. Hal ini ditempuh karena Bangka Belitung Utara hanya mempunyai 2 Kecamatan, sedangkan sesuai dengan peraturan harus memiliki 5 Kecamatan.
Dijelaskannya, di pusat kita sudah sampai pada tahap rapat di komisi II. Nah, pertemuan kita hari (05/07/19) di Gedung DPR ini membahas rencana kunjungan Ketua DPR, Bambang Soesatyo dan ketua komisi II, Bapak Ermana pada tanggal 18 juli 2019 akan berkunjung ke Bangka Belitung.
Tim Bedepeng Forkoda DOB Kabupaten Kepulauan Bangka Utara dengan Arsul Sani, Sekjen PPP, Wakil Ketua TKN Joko Widodob – Ma’ruf Amin di Depan Masjid, DPR RI Jakarta.
Tadi juga kebetulan ketemu pak Asrul Sani, Sekjen PPP yang juga merupakan Wkl. Ketua TKN Jokowi – KH. Ma’aruf Amin, beliau mendukung juga pembentukan Bangka Utara ini. Sehingga kita berharap dengan adanya Bambang Soesatyo dan Asrul Sani yang dekat dengan lingkaran istana dapat lebih singkron antara Legislatif dan Eksekutif untuk pemekaran ini,” jelasnya.
Didampingi Anggota Team Bedepeng, Yuri Munandar, Panglima Johan Murod (PJM), Melda Addriani, Mustika Sani, dan masyarakat Bangka Belitung yang ada di Jakarta, Iwan juga menceritakan sebenarnya pemekaran ini diperjuangkan setelah terbentuk Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2009. Kemudian sekitar tahun 2010 teman-teman lama berusaha untuk pemekaran ini. Hal ini dilakukan karena kita merasa ditinggal. ” Dulu sebenarnya Bangka Utara itu sudah ada. Karena proses politik yang terjadi di Bangka Belitung, tidak jadi terbentuk. Sedangkan belakangan seperti Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah sudah terbentuk, ” urainya.
Ditempat yang sama, Anggota team Bedepeng di Jakarta, Mustika Sani, SH, MH menambahkan bahwa pembentukan Kabupaten Kepulauan Bangka Utara memang merupakan keniscayaan baik ditinjau dari perspektif pertimbangan Kepentingan Strategis Nasional (KSN) sesuai Pasal 31 ayat (4) dan Pasal 49 UU RI No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, maupun realita kehendak masyarakat yang diprakarsai serta dimotori oleh Forkoda Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Kepulauan Bangka Utara. Kemudian didukung Pemkab Bangka dan Pemprov Babel yang telah melakukan berbagai persiapan untuk membentuk DOB tersebut, sebagaimana diatur oleh Bab VI mengenai Penataan Daerah, khususnya Paragraf 1 mengenai Pemekaran Daerah.
“Oleh karenanya kunjungan silaturahmi Ketua DPR RI beserta Ketua Komisi II dan rombongan yang direncanakan pada hari Kamis, 18 Juli 2019, ke daerah Kepulauan Bangka Utara tersebut, menjadi amat penting. Beliau dapat melihat berbagai persiapan normatif dan administratif DOB, terutama fakta mengenai cukup terbukanya posisi geografis yang membutuhkan penguatan sebagai bagian strategis dari Ketahanan dan Kedaulatan Nasional, potensi Ekonomi berskala Nasional, Keunikan Adat Budaya, dan secara historis daerah tersebut adalah sebuah Karisidenan (Belinyu) seperti empat Karisidenan lain di Pulau Bangka yang sejak Provinsi Babel terbentuk sudah menjadi Kabupaten, yang merupakan suatu fakta bagi pertimbangan KSN sehingga bisa segera dibentuk Pansus,” tegas Mustika.
RDPU Forkoda DOB Kepulauan Bangka Utara dgn Komisi II DPR RI
Adapun tujuan terbentuknya Bangka Utara ini sudah pasti untuk kesejahteraan rakyat. Bangka Utara tidak bisa lagi hanya bertumpuh pada kemurahan alam, ada timah ada kuarsa. Kita tidak bertumpuh disitu lagi. Kita akan bertumpuh pada hal yang lain misalnya Industri, Pariwisata dan Perikanan.
“Kita berfikir untuk kedepan. Mungkin kita tidak merasakan hasil perjuangan ini. Tapi kita akan menjadi catatan sejarah yang akan dikenang anak cucu kita di masa yang akan datang,” tutup Iwan. (Wes/red)
(Irma)
